Komisi II DPR Kesulitan Terjemahkan 22 Putusan MK ke RUU Pemilu
Putusan itu bersinggungan dengan UU Pemda, Pilkada, dan Partai Politik, sementara sejumlah ketentuan harus berlaku sebelum Pemilu 2029.
Nasional
Komisi II DPR mengaku kesulitan menerjemahkan 22 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut laporan Kompas.com, Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menyampaikan persoalan itu dalam RDPU penyusunan RUU Pemilu pada 11 November 2026, berdasarkan siaran TVR Parlemen.
Putusan MK bersinggungan dengan sejumlah UU
Dede mengatakan 22 putusan terkait kepemiluan tersebut perlu diakomodasi dalam payung hukum pemilu terbaru. Pekerjaannya tidak berdiri sendiri karena sejumlah putusan bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Komisi II juga menghadapi isu ambang batas parlemen, presidential threshold, serta pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Salah satu putusan yang perlu diterjemahkan ialah Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang menghapus presidential threshold sebesar 20 persen untuk menjamin kesetaraan hak politik dan kedaulatan rakyat bagi seluruh partai politik peserta pemilu.
Ambang batas parlemen harus berubah sebelum 2029
MK melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menetapkan lima prasyarat penentuan ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029. Ketentuan baru harus dirancang untuk digunakan secara berkelanjutan, menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional agar suara tidak banyak terbuang tanpa dikonversi menjadi kursi DPR, serta mendorong penyederhanaan partai politik.
Putusan itu berawal dari gugatan terhadap ambang batas parlemen 4 persen dalam Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang sebagian dikabulkan MK pada 29 Februari 2023. MK menyatakan ambang batas 4 persen tersebut harus diubah sebelum Pemilu 2029, dan perubahan harus selesai sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai.
Proses perubahan wajib melibatkan semua pihak yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu melalui partisipasi publik yang bermakna, termasuk partai peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Komisi II menyatakan sedang menjalankan meaningful participation dengan melibatkan masyarakat sipil dan akademisi untuk mencari gagasan serta opsi atas sejumlah isu.
Dede meminta masukan guru besar dan akademisi mengenai konsep yang dapat diselaraskan untuk kebaikan UU Pemilu mendatang. Bagi pemilih dan partai politik, perkembangan yang perlu dipantau ialah rumusan ambang batas baru, aturan pencalonan presiden setelah penghapusan presidential threshold, serta kesiapan regulasi sebelum tahapan Pemilu 2029.
Topik
Baca juga
#Komisi II DPR RI · #Mahkamah Konstitusi · #Pemilu 2029
- Anggota Komisi II Usul 2 Opsi Pansel KPU
- Panja RUU Pemilu Mulai Bekerja 2 November 2026
- Denny Indrayana: Gibran Tak Lagi Penuhi Syarat Wapres
- Pakar HTN: Posisi Gibran Sebagai Wapres Seharusnya Gugur
- Pakar Desak DPR Proses Nasib Wapres Gibran Usai Putusan MK dan MA
- Legislator Gerindra: Presiden Tak Berwenang Berhentikan Gibran Sepihak