Legislator Gerindra: Presiden Tak Berwenang Berhentikan Gibran Sepihak
Azis Subekti menegaskan Putusan MK soal ijazah Wakil Presiden tidak membatalkan jabatan dan meminta elite kembali ke masalah rakyat.
Cnnindonesia
Presiden tidak mempunyai kewenangan memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak, menurut Azis Subekti, anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, yang merespons polemik buntut putusan Mahkamah Konstitusi soal keabsahan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Azis mengingatkan agar desakan politik terkait pemberhentian Gibran itu tidak ditempatkan seolah menjadi kewajiban konstitusional Presiden.
Mekanisme konstitusional dan putusan MK
Azis menyebut konstitusi telah menyediakan mekanisme khusus untuk memberhentikan Presiden maupun Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Ia menambahkan Presiden tidak dapat dibebani kesalahan konstitusional semata-mata karena belum mengikuti kehendak mereka. Ia juga menyinggung Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum.
Menurut Azis, jalur pemakzulan tetap merupakan bagian dari konstitusi, tetapi penggunaannya menuntut alasan dan pembuktian yang ditentukan konstitusi pula dan tidak boleh diperlakukan sebagai perpanjangan tanpa batas dari pertarungan pemilu. Ia mengakui pertimbangan MK memuat persoalan mengenai bukti pendidikan Gibran, tetapi hal itu perlu dibedakan dari amar putusan yang tidak membatalkan jabatan Gibran maupun memerintahkan pemberhentiannya. Ia menegaskan tidak seorang pun berwenang menambahkan perintah pemberhentian yang tidak dijatuhkan Mahkamah.
Azis meminta semua pihak mempertimbangkan kemanfaatan pandangannya bagi masyarakat terkait putusan dan mengatakan penjelasan seorang ahli seharusnya membantu masyarakat memahami persoalan hukum, termasuk batas kewenangan lembaga dan akibat hukum suatu putusan. Dia menilai ketika proses pemilu telah selesai, perhatian para elite semestinya kembali diarahkan pada persoalan yang dihadapi rakyat, bukan memelihara pertarungan kekuasaan. Waktu yang habis untuk ketidakpastian politik ialah waktu yang semestinya dipakai memperbaiki sekolah, membuka pekerjaan, menata pelayanan, dan menguatkan ekonomi keluarga.
Topik
Baca juga
#Azis Subekti · #Gerindra · #Gibran Rakabuming Raka
- 11 Anggota Gerindra Ajukan Hak Pendapat soal Ijazah Gibran
- Wahyu Hidayat Salurkan Bantuan Banjir Sumbar
- 7 Anggota Satresnarkoba Surabaya Diperiksa Diduga Salah Prosedur
- Dasco Lantik Pengurus Gerindra Banten, Dorong Kader Kompak Pemilu 2029
- Dasco Lantik Pengurus Gerindra se-Banten, Target Pemilu 2029
- Survei IPO: Gerindra 23,1 Persen, PDIP 11,6 Persen, Golkar 10,7 Persen