Pakar Desak DPR Proses Nasib Wapres Gibran Usai Putusan MK dan MA
Herdiansyah menilai putusan MA dan MK soal ijazah memberi dasar bagi DPR untuk memproses pemakzulan Wapres Gibran.
Cnnindonesia
Pakar Hukum Tata Negara Herdiansyah menyatakan, DPR memiliki dasar untuk memakzulkan Wapres Gibran terkait putusan MA dan MK mengenai ijazahnya.
Mahkamah Agung menangani kasasi dan peninjauan kembali, sedangkan Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas undang-undang; keduanya merupakan lembaga peradilan tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan, putusan lembaga peradilan dapat menjadi rujukan politik bagi parlemen ketika menilai kelayakan pejabat publik.
Jika DPR mengikuti desakan itu, proses pemakzulan dapat menjadi ujian bagi koalisi dan stabilitas eksekutif; warga perlu memantau agenda parlemen, respons pemerintah, serta perkembangan hukum terkait ijazah Wapres.
Herdiansyah, pakar hukum tata negara, menilai putusan MA dan MK terkait ijazah Wapres Gibran memberi dasar bagi DPR memproses pemakzulan. MA menangani kasasi dan peninjauan kembali, MK menguji konstitusionalitas undang-undang, dan keduanya merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Putusan lembaga peradilan dapat menjadi rujukan politik bagi parlemen ketika menilai kelayakan pejabat publik. Jika DPR mengikuti desakan itu, proses pemakzulan dapat menjadi ujian bagi koalisi dan stabilitas eksekutif, sementara warga memantau agenda parlemen, respons pemerintah, serta perkembangan hukum terkait ijazah Wapres.
Topik
Baca juga
#DPR · #Gibran Rakabuming Raka · #Mahkamah Agung