Kanal
Politik
76 cerita · diperbarui 12.02 WIB
Kabar dewi politik nasional: kabinet, parlemen, dan pertarungan kebijakan menjelang pemilu — dirangkum dari sumber resmi dan diverifikasi klaimnya.
Kemhan Tak Boleh Terpecah Kepentingan Kelompok, termasuk Geng Solo
Amir Hamzah: loyalitas aparatur pertahanan harus ke negara dan Presiden, bukan jejaring luar garis komando.
2 menit baca
Hoaks, Dino Patti Djalal dan Saiful Mujani Temui Dubes Singapura
Kedubes Singapura di Jakarta menegaskan kunjungan yang dituduhkan tak pernah terjadi.
1 menit baca
DPMD Kabupaten Bekasi Dorong Perluasan E-Voting Pilkades
Persiapan matang mulai dari kesiapan perangkat hingga pendampingan teknis dibutuhkan.
1 menit baca
AHY Kecam Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
Ketua Umum Partai Demokrat itu mengecam keras dugaan penyadapan yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
1 menit baca
Puan: Demokrasi Politik Harus Sejalan dengan Ekonomi
Pernyataan itu menempatkan keadilan sosial sebagai tujuan keselarasan politik dan ekonomi.
Sebagian klaim belum cocok · 6/9
1 menit baca
Respons DPRD DIY soal Massa Turunkan Foto Gibran
Saat audiensi berlangsung, seorang peserta spontan maju ke depan untuk menurunkan foto Gibran.
Sebagian klaim belum cocok · 5/10
1 menit baca
PKS Minta Kasus Penyadapan Presiden Diusut Tuntas
Desakan dari Sekjen PKS Muhammad Kholid menyorot dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo hingga aktor intelektual.
1 menit baca
PKS Optimistis RUU Pemilu Rampung Akhir 2026
Jazuli Juwaini proyeksikan pembahasan rampung dalam sebulan setelah sidang 9 November, sementara PKB pasang target berbeda.
Sebagian klaim belum cocok · 5/10
1 menit baca
Denny Indrayana: Gibran Tak Lagi Penuhi Syarat Wapres
Denny Indrayana menilai putusan MA memperkuat putusan MK soal syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
Sebagian klaim belum cocok · 6/10
1 menit baca
Sahroni Ingatkan Mahasiswa: Berpikir Cerdas, Hindari Ijazah Palsu
Pesan dari Wakil Ketua Komisi III DPR itu mengaitkan kecerdasan berpikir dengan larangan bergantung semata pada ijazah.
Sebagian klaim belum cocok · 7/9
1 menit baca
Nurul Arifin: UU Peradilan Militer Layak Direvisi
Menurut laporan Detik, pernyataan itu berasal dari anggota Komisi I DPR.
Sebagian klaim belum cocok · 6/8
1 menit baca
Ramai Kabar BPJS Mau Dihapus, Komisi IX DPR Sebut Tidak Bisa karena UU
Pimpinan Komisi IX DPR menegaskan BPJS tidak bisa dihapus karena diatur undang-undang, menanggapi narasi penghapusan yang ramai di media sosial.
1 menit baca