Ramai Kabar BPJS Mau Dihapus, Komisi IX DPR Sebut Tidak Bisa karena UU
Pimpinan Komisi IX DPR menegaskan BPJS tidak bisa dihapus karena diatur undang-undang, menanggapi narasi penghapusan yang ramai di media sosial.
News
Narasi tentang penghapusan BPJS ramai di media sosial, platform tempat kabar itu beredar luas. Narasi tersebut menyangkut penghapusan BPJS.
Pimpinan Komisi IX DPR membuat pernyataan publik terkait BPJS. Dalam pernyataan itu, pimpinan menegaskan BPJS tidak bisa dihapus. Alasannya, BPJS diatur oleh undang-undang. Pimpinan Komisi IX DPR mengaitkan ketidakbisaan penghapusan itu dengan pengaturan hukum yang berlaku.
Laporan yang sama menyinggung kedua sisi: narasi penghapusan di media sosial dan sanggahan legislatif. Bagi peserta dan calon peserta BPJS, keberadaan program ini tetap berlandaskan undang-undang, sehingga informasi soal penghapusan sebaiknya diverifikasi ke sumber resmi.
Narasi tentang penghapusan BPJS yang ramai di media sosial menyangkut penghapusan program tersebut. Pimpinan Komisi IX DPR membuat pernyataan publik terkait BPJS dan menegaskan program itu tidak bisa dihapus karena diatur oleh undang-undang. Pimpinan mengaitkan ketidakbisaan penghapusan dengan pengaturan hukum yang berlaku. Laporan menyinggung narasi penghapusan di media sosial dan sanggahan legislatif. Bagi peserta dan calon peserta BPJS, keberadaan program tetap berlandaskan undang-undang, sehingga informasi soal penghapusan sebaiknya diverifikasi ke sumber resmi.
Topik
Baca juga
#BPJS Kesehatan · #Komisi IX DPR · #Media sosial
- BPJS Surakarta Minta Peserta JKN Cek Keaktifan
- BPJS Kesehatan: Klinik KDMP Wajib Kredensialing untuk Layani JKN
- Seperlima Penyakit Penyebab Disabilitas Berasal dari Gangguan Penglihatan
- Komisi IX Soroti Kasus Influenza, Lansia & Anak Diperhatikan
- Polri Ajak Masyarakat Bijak Bermedia Sosial
- Yunani Larang Anak di Bawah 15 Tahun Pakai Media Sosial Mulai 2027