Nurul Arifin: UU Peradilan Militer Layak Direvisi
Menurut laporan Detik, pernyataan itu berasal dari anggota Komisi I DPR.
News
Nurul Arifin, anggota Komisi I DPR, menyebut UU Peradilan Militer yang sudah ada sejak 1997 memang layak direvisi, menurut laporan Detik.
Secara umum, undang-undang peradilan militer menjadi bagian dari sistem hukum yang menangani perkara personel militer.
Bagi anggota DPR, pernyataan ini menempatkan revisi UU Peradilan Militer sebagai isu yang bisa masuk agenda legislatif; pembaca perlu memantau apakah ada usulan resmi dan pembahasan lebih lanjut.
Menurut laporan Detik, pernyataan itu berasal dari anggota Komisi I DPR. Nurul Arifin menilai UU Peradilan Militer yang berlaku sejak 1997 layak direvisi. Undang-undang tersebut secara umum menjadi bagian sistem hukum yang menangani perkara personel militer. Bagi anggota DPR, pernyataan itu menempatkan revisi UU Peradilan Militer sebagai isu yang dapat masuk agenda legislatif, sehingga pembaca perlu memantau apakah ada usulan resmi dan pembahasan lebih lanjut.
Topik
Baca juga
#Komisi I DPR · #Nurul Arifin · #Undang-Undang Peradilan Militer