Hakim Federal Batalkan Aturan Visa Pelajar Trump
Putusan Judge Dennis Saylor mempertahankan sistem Duration of Status bagi mahasiswa F-1, peserta J-1, dan tanggungan mereka.
Thedp
Pengadilan federal pada Senin membatalkan aturan pemerintahan Trump yang akan membatasi berapa lama mahasiswa internasional dapat belajar secara sah di Amerika Serikat. Putusan ini mempertahankan akses mahasiswa terhadap sistem Duration of Status, sementara Penn International Student and Scholar Services menyatakan komunitas Penn tidak perlu mengambil tindakan baru akibat putusan tersebut. Perkembangan ini dilaporkan The Daily Pennsylvanian, surat kabar independen yang dikelola mahasiswa.
Apa yang Diputuskan Pengadilan
Dalam memorandum tertanggal 16 November, Judge Dennis Saylor dari U.S. District Court for the District of Massachusetts menyebut kebijakan Department of Homeland Security (DHS) “arbitrary and capricious”. Aturan final yang diusulkan akan mengganti sistem Duration of Status dengan masa penerimaan tetap selama empat tahun bagi pemegang visa F-1, peserta pertukaran J-1, serta tanggungan mereka. Dalam aturan yang berlaku sekarang, sebagian besar mahasiswa F-1 dan peserta J-1 dapat tinggal selama program akademik atau pertukaran mereka, selama status imigrasi tetap dipertahankan.
Di bawah aturan yang dibatalkan, masa penerimaan akan berakhir pada tanggal tertentu. Orang yang membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program harus mengajukan permohonan Extension of Stay. DHS General Counsel James Percival membela perubahan itu dengan mengatakan seseorang dapat datang menggunakan visa pelajar, mengambil satu kelas per semester, lalu tinggal di Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Namun, Saylor menilai aturan tersebut dapat secara efektif melarang mahasiswa masuk untuk mengambil gelar pada tingkat yang sama atau lebih rendah daripada gelar yang sudah mereka selesaikan. Penilaian itu muncul meski DHS sendiri mengakui adanya “legitimate reasons” untuk menempuh gelar pada tingkat yang sama atau lebih rendah. Saylor juga menulis bahwa tindakan DHS bertentangan dengan kewenangan berdasarkan undang-undang, karena kewenangan menetapkan persyaratan masuk berada pada Kongres, bukan lembaga eksekutif.
Dampak bagi Mahasiswa dan Universitas
Saylor membedakan kewenangan lembaga untuk menetapkan waktu dan kondisi tinggal warga nonimigran dari aturan yang diajukan. Menurutnya, aturan tersebut tidak memiliki hubungan yang masuk akal dengan kewenangan itu dan justru berupaya mencegah atau menghambat kesempatan pendidikan bagi mahasiswa asing yang ingin disediakan serta didorong oleh Kongres. Bagi mahasiswa, konsekuensinya adalah sistem lama tetap menjadi dasar masa tinggal akademik mereka, bukan batas empat tahun yang otomatis memicu permohonan perpanjangan.
Penn sebelumnya mengirim surat kepada DHS pada Oktober 2025 untuk menentang kebijakan tersebut. Para administrator Penn berargumen bahwa aturan itu akan melemahkan daya saing pendidikan Amerika, mengganggu hampir seluruh program Ph.D., serta menimbulkan biaya administratif besar bagi mahasiswa dan universitas. Pada September, mahasiswa internasional di universitas itu juga mengatakan kepada The Daily Pennsylvanian bahwa ketidakpastian yang meningkat sudah mengubah rencana karier mereka.
Pengadilan menilai pemerintah federal gagal memperhitungkan ketentuan dalam Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS) yang dapat mencapai tujuan serupa dengan Final Rule. Saylor menunjuk contoh penggunaan SEVIS untuk mengidentifikasi penyalahgunaan, termasuk penipuan “pay-to-stay”. Ia menyebut sistem yang diusulkan “unreviewable” dan “completely discretionary”, serta tidak menjelaskan secara memadai bagaimana kebijakan itu akan memperbaiki upaya melawan penipuan.
Menurut Saylor, DHS setidaknya harus membandingkan peningkatan SEVIS dengan biaya besar dan manfaat terbatas dari Final Rule, tetapi tidak melakukannya. Bagi mahasiswa internasional, panduan lain terkait pendaftaran tetap berlaku, termasuk permintaan otorisasi Curricular Practical Training. Penn International Student and Scholar Services mengatakan akan terus memantau perkembangan dan memberi panduan tepat waktu karena proses hukum lanjutan masih mungkin terjadi.
Topik
Baca juga
#Dennis Saylor · #Department of Homeland Security · #Donald Trump
- Trump Bertemu Xi dan Putin di Shenzhen 19 November
- Rusia Harap Trump Lanjutkan Upaya Damai Ukraina Usai Pemilu Sela AS
- Trump dan Emir Qatar Bahas De-eskalasi di Tengah Serangan Tanker di Hormuz
- Demokrat Kuasai Kongres AS, Pukulan untuk Trump
- AS Akan Keluarkan Afrika Selatan dan Rwanda dari Agoa
- Sistem Rudal Avenger Siaga di Mar-a-Lago Antisipasi Ancaman