Lewati ke konten
Cari
ID

Analisis

Kapan Tagih Utang di Medsos Jadi Pidana Pencemaran Nama Baik?

PN Kotabumi menjatuhkan pidana pengawasan enam bulan dengan syarat setelah WPA mengunggah dua foto debitur dan menyebutnya 'iblis berwajah manusia tukang tipu'.

Kapan Tagih Utang di Medsos Jadi Pidana Pencemaran Nama Baik?
Tirto
Sumber Rujukan Resmi

Tirto

Buka Laporan Asli
2 menit bacaBaca dalam bahasa Inggris

Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung Utara, pada Kamis (15/10/2026) menjatuhkan pidana pengawasan kepada WPA karena mengunggah foto dan tuduhan di Facebook terhadap orang yang berutang kepadanya. Majelis hakim menyatakan WPA terbukti mencemarkan nama baik melalui sistem elektronik, menurut laporan Tirto.

Kasus bermula ketika pesan penagihan WPA tidak dibalas dan teleponnya tidak diangkat oleh si pengutang; karena kesal, dia mengunggah dua foto wajah korban di akun Facebook dengan tulisan yang menyebut korban 'iblis berwajah manusia tukang tipu' dan menuduhnya tidak bertanggung jawab membayar utang. Jaksa mendakwa WPA dengan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan dalam tuntutan 23 September meminta WPA dipenjara enam bulan disertai perintah penahanan.

Hakim Teddy Hendrawan Anggar Saputra menilai perbuatan WPA sebagai reaksi spontan akibat kekesalan, dengan catatan WPA baru pertama kali berperkara pidana dan empat kali upaya damai gagal karena tak ada kesepakatan soal uang perdamaian Rp24 juta yang diminta korban. Putusan akhir menjatuhkan penjara enam bulan yang tidak perlu dijalani, dengan syarat WPA tidak mengulangi tindak pidana selama setahun dan tidak bermedia sosial selama enam bulan. Menurut Gufroni, kata 'iblis' dalam konten WPA yang membuat perkara perdata itu menjadi delik pidana.

Konteks Hukum dan Kritik

Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia melarang pidana penjara atau kurungan semata karena seseorang tak mampu memenuhi kewajiban utang. Aan Eko Widiarto menyatakan bahwa memampang foto lalu membuat kata-kata yang bisa menjatuhkan harkat dan martabat seseorang bukan lagi perdata, melainkan pencemaran nama baik.

Abdul Fickar Hadjar, pakar ilmu hukum perdata dan pidana Fakultas Hukum Universitas Trisakti, menyebut putusan PN Kotabumi tidak tepat dan keliru karena utang adalah fakta bisnis atau sosial, bukan aib. Ia juga menilai media sosial bersifat netral dan putusan itu melanggar hak berdemokrasi dengan membatasi penyampaian pendapat.

Topik

FacebookLampung UtaraPN Kotabumi