Pakar Hukum: Surat Penyetaraan Gibran Bisa Diajukan Ulang
Pakar menilai putusan MA yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan itu masih memberi ruang penyelesaian lewat jalur administrasi.
Mediaindonesia
Putusan dari lembaga peradilan menjadi titik perhatian baru, karena Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat penyetaraan pendidikan. Menurut laporan Media Indonesia, putusan tersebut dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan secara spesifik membatalkan surat penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Surat penyetaraan pendidikan tersebut terkait dengan Gibran Rakabuming Raka, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden. Penyetaraan sendiri merupakan mekanisme pengakuan kesetaraan jenjang pendidikan luar negeri atau jalur non-reguler dengan pendidikan formal nasional, yang sering menjadi syarat administratif untuk pencalonan jabatan publik.
Meski telah dibatalkan, putusan tersebut dinilai masih membuka peluang penyelesaian. Peluang itu dapat ditempuh melalui mekanisme administrasi, seperti pengajuan ulang dokumen sesuai prosedur yang berlaku di instansi berwenang, tanpa harus melalui upaya litigasi lanjutan.
Topik
Baca juga
#Gibran Rakabuming Raka · #Mahkamah Agung
- KIM Plus Tak Usung Kader Sendiri untuk Gantikan Gibran
- Gibran Mundur, MPR Pilih dan Lantik Wapres Baru 2 Desember 2026
- MA Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran
- Gibran Hadiri Acara di Istana Usai Niat Mundur
- 11 Anggota Gerindra Ajukan Hak Pendapat soal Ijazah Gibran
- 120 Anggota DPR Ajukan HMP soal Ijazah Gibran