Lewati ke konten
Cari
ID

Penjelas

MA Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran

Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 menilai dokumen akademik yang dipakai tidak membuktikan kelulusan Gibran.

MA Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran
Hukumonline
Sumber Rujukan Resmi

Hukumonline

Buka Laporan Asli
2 menit bacaVersi bahasa Inggris sedang disiapkan

Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Subhan Palal dan membatalkan surat keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Menurut laporan Hukumonline, MA menilai surat itu diterbitkan berdasarkan certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lain yang tidak membuktikan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Putusan tersebut tercantum dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang dijatuhkan majelis hakim beranggotakan Yulius sebagai ketua, serta Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto. Amar putusannya menyatakan, “Kabul kasasi, batal putusan Judex factie, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya,” sebagaimana dikutip pada 11 November 2026. Artikel Hukumonline itu ditulis Hanifah Dwi Jayanti pada tanggal yang sama, dengan estimasi waktu baca tiga menit.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan PTUN berwenang mengoreksi pelanggaran administrasi yang tidak terjangkau mekanisme sengketa proses pemilu. Keterbatasan subjek, objek, dan tenggang waktu sengketa pemilu tidak menghapus kewenangan PTUN untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi yang baru diketahui setelah tenggang waktu berakhir. MA juga menilai pelanggaran tersebut dapat membahayakan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam memilih calon pemimpin yang memenuhi persyaratan administrasi.

“Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi di atas.”

Bagi publik, putusan ini menegaskan bahwa pemeriksaan administratif tidak berhenti pada prosedur pemilu ketika terdapat persoalan pada dokumen persyaratan. PTUN memiliki kewenangan korektif dan remedial untuk menghentikan akibat pelanggaran administrasi, sehingga putusan MA menjadi dasar hukum pembatalan surat penyetaraan tersebut.

Topik

Baca juga

#Gibran Rakabuming Raka · #Mahkamah Agung · #Subhan Palal