Habiburokhman Jadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset
Penunjukan disampaikan setelah Komisi III DPR menggelar rapat pimpinan dan rapat kelompok fraksi internal.
Kumparan
Menurut laporan kumparan, Habiburokhman menyampaikan penunjukan sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset usai Komisi III DPR menggelar rapat pimpinan dan rapat kelompok fraksi (Kapoksi) internal.
Panitia kerja (Panja) merupakan mekanisme DPR untuk membahas rancangan undang-undang secara lebih rinci sebelum disahkan. Komisi III DPR umumnya membidangi hukum dan keamanan, sehingga penunjukan ketua Panja di komisi ini menandai tahap pembahasan RUU Perampasan Aset.
Proses dan konteks
Rapat pimpinan dan Kapoksi internal merupakan bagian dari tata kelola DPR untuk menentukan struktur pembahasan dan pembagian tugas antarfraksi. Penunjukan ketua Panja biasanya dilakukan setelah kesepakatan di tingkat komisi, sehingga langkah ini menunjukkan proses legislatif berlanjut.
RUU Perampasan Aset berkaitan dengan mekanisme penyitaan dan pemulihan aset terkait tindak pidana. Karena bukti yang tersedia hanya satu laporan singkat, detail seperti jadwal pengesahan, substansi pasal, dan posisi fraksi belum dapat diverifikasi. Judul laporan menyebut target pengesahan UU pada 15 Desember, namun kutipan yang tersedia tidak mengonfirmasi detail tersebut.
Implikasinya, penunjukan ketua Panja menandai kelanjutan pembahasan RUU, tetapi hasil akhir bergantung pada diskusi komisi dan kesepakatan fraksi. Perampasan aset menyangkut penegakan hukum dan hak milik, sehingga pembahasan Panja diharapkan memastikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak.
Topik
Baca juga
#DPR · #Habiburokhman · #Komisi III DPR
- 120 Anggota DPR Ajukan HMP soal Ijazah Gibran
- Metro Jaya Terapkan Keamanan Humanis untuk 74 Demo Jakarta
- Andre Rosiade Sosialisasikan Tol Sicincin-Bukittinggi
- RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas 15 Desember 2026
- Pemerintah Rampungkan 1.027 DIM RUU Adminduk
- Pakar Desak DPR Proses Nasib Wapres Gibran Usai Putusan MK dan MA