Guru Besar Unhas Tolak Konsep Kekayaan Tidak Wajar di RUU Perampasan Aset
Said Karim menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengaturan konsep tersebut.
News
Menurut laporan Detik, Said Karim, guru besar Unhas, menolak memasukkan konsep kekayaan tidak wajar ke dalam RUU Perampasan Aset. Pernyataan itu menempatkan penolakan pada tahap perumusan rancangan undang-undang.
Ia menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengaturannya. Dalam perancangan hukum, penambahan konsep baru ke sebuah RUU memerlukan redaksi yang jelas agar ruang lingkupnya tidak kabur.
Bagi pembaca dan pemangku kepentingan, poin utamanya adalah konsep itu belum tentu masuk ke dalam teks akhir. Yang perlu dipantau adalah definisi, batasan, dan mekanisme penerapannya jika kelak diatur.
Said Karim, guru besar Unhas, menyatakan konsep kekayaan tidak wajar tidak perlu dimasukkan ke RUU Perampasan Aset. Penolakan itu berada pada tahap perumusan rancangan undang-undang. Ia menekankan perlunya kehati-hatian, karena penambahan konsep baru dalam perancangan hukum memerlukan redaksi yang jelas agar ruang lingkupnya tidak kabur. Konsep tersebut belum tentu masuk ke teks akhir. Pemantauan perlu meliputi definisi, batasan, dan mekanisme penerapannya jika kelak diatur.
Topik
Baca juga
#RUU Perampasan Aset · #Said Karim · #Universitas Hasanuddin
- Akademisi Ingatkan RUU Perampasan Aset
- RUU Perampasan Aset: Percepatan Jamin Tahapan
- RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas 15 Desember 2026
- Komisi III Dorong RUU Perampasan Aset Atasi Kerugian Masyarakat
- Sahroni Isyaratkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat
- Legislator Dorong RUU Perampasan Aset untuk Korban Investasi Bodong