Akademisi Ingatkan RUU Perampasan Aset
Pengaturan itu perlu agar perampasan aset hanya menyasar tindakan ilegal, bukan mempersoalkan keputusan.
Kumparan
Menurut dia, pengaturan tersebut diperlukan untuk memastikan mekanisme perampasan aset hanya menyasar tindakan ilegal dan tidak digunakan untuk mempersoalkan keputusan.
Dalam konteks pembahasan RUU Perampasan Aset, mekanisme yang menyasar hanya tindakan ilegal membedakan penegakan hukum dari perselisihan kebijakan. Laporan yang memuat pernyataan ini ditandai dengan tagar #newsupdate, #update, #news, dan #text.
Bagi pembaca, implikasinya adalah ruang lingkup aturan perlu jelas agar kebijakan publik yang sah tidak otomatis berisiko disita asetnya. Yang perlu dipantau adalah definisi tindakan ilegal dan batas penggunaan mekanisme dalam naskah final.
Seorang akademisi menekankan bahwa dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, aturan perampasan aset harus membedakan penegakan hukum dari perselisihan kebijakan, sehingga hanya tindakan ilegal yang disasar. Ruang lingkup yang jelas penting agar kebijakan publik yang sah tidak otomatis berisiko disita asetnya. Pembaca perlu memantau definisi tindakan ilegal dan batas penggunaan mekanisme dalam naskah final. Laporan yang memuat pernyataan ini ditandai dengan tagar #newsupdate, #update, #news, dan #text.
Topik
Baca juga
#RUU Perampasan Aset
- RUU Perampasan Aset: Percepatan Jamin Tahapan
- RUU Perampasan Aset Ditargetkan Tuntas 15 Desember 2026
- Guru Besar Unhas Tolak Konsep Kekayaan Tidak Wajar di RUU Perampasan Aset
- Komisi III Dorong RUU Perampasan Aset Atasi Kerugian Masyarakat
- Sahroni Isyaratkan RUU Perampasan Aset Lebih Cepat
- Legislator Dorong RUU Perampasan Aset untuk Korban Investasi Bodong