DJP Beri Keringanan Sanksi Pajak 2026
DJP Kemenkeu resmi menggulirkan fasilitas pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak.
Mediaindonesia
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi menggulirkan kebijakan strategis berupa fasilitas.
Fasilitas tersebut mencakup pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak.
Dalam sistem perpajakan, sanksi administratif biasanya terkait ketidakpatuhan prosedural; keringanan sanksi dapat mendorong penyelesaian kewajiban tanpa mengubah pokok pajak.
Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu resmi menggulirkan kebijakan strategis berupa fasilitas, dan fasilitas tersebut mencakup pengurangan hingga penghapusan sanksi administratif pajak. Dalam sistem perpajakan, sanksi administratif biasanya terkait ketidakpatuhan prosedural; keringanan sanksi dapat mendorong penyelesaian kewajiban tanpa mengubah pokok pajak. Oleh karena itu, kebijakan ini menekankan penyelesaian kewajiban administratif, sementara pokok pajak tetap tidak berubah. Fasilitas tersebut merupakan kebijakan strategis yang disampaikan secara resmi oleh DJP Kemenkeu.
Topik
Baca juga
#DJP · #Kementerian Keuangan
- DJP Tetapkan Persyaratan Hapus Sanksi Administrasi Pajak
- DJP Luncurkan Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak via Coretax
- DJP Kumpulkan Rp58,75 Triliun Pajak Digital hingga September 2026
- DJP Jelaskan Penagihan Pajak McLaren ke Mekanik
- DJP Tanggapi Isu Pajak Pembalut 11% di Medsos
- BSU Kuartal IV 2026 Belum Cair, Masih Ditinjau Kemenkeu