Lewati ke konten
Cari
ID

DJP Luncurkan Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak via Coretax

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan sanksi administrasi pajak langsung melalui sistem Coretax.

DJP Luncurkan Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak via Coretax
Cnbcindonesia
Sumber Rujukan Resmi

Cnbcindonesia

Buka Laporan Asli
1 menit bacaBaca dalam bahasa Inggris

Menurut laporan CNBC Indonesia, DJP Kementerian Keuangan meluncurkan kebijakan pengurangan sanksi administrasi pajak. Kebijakan ini membuka jalur bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan melalui sistem Coretax.

Sanksi administrasi pajak umumnya dikenakan atas ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran. Dengan menempatkan Coretax sebagai kanal pengajuan, proses pengurangan sanksi dilakukan secara digital dan terpusat.

Bagi wajib pajak, jalur pengajuan melalui Coretax berarti permohonan dapat diajukan tanpa prosedur manual. Wajib pajak sebaiknya menyiapkan dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan agar proses berjalan lancar.

Kebijakan pengurangan sanksi administrasi pajak yang diluncurkan DJP Kementerian Keuangan memberikan jalur pengajuan bagi wajib pajak melalui sistem Coretax. Sanksi administrasi pajak umumnya dikenakan atas ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, seperti keterlambatan pelaporan atau pembayaran. Dengan Coretax sebagai kanal pengajuan, proses pengurangan sanksi dilakukan secara digital dan terpusat. Permohonan dapat diajukan tanpa prosedur manual, dan wajib pajak sebaiknya menyiapkan dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan agar proses berjalan lancar.

Topik

CNBC IndonesiaCoretaxDJPKementerian Keuangan

Baca juga

#CNBC Indonesia · #Coretax · #DJP