Defisit APBD 2027 Dibatasi 2,5%, Pemda Tak Bisa Asal Berutang
Menteri Keuangan menjadi pihak yang berwenang memberikan izin pelampauan batas defisit APBD 2027.
Cnbcindonesia
Daerah perlu izin Menteri Keuangan untuk melampaui batas defisit APBD 2027. Pemerintah menetapkan batas defisit APBD 2027 maksimal 2,5% dari pendapatan daerah, sehingga batas tersebut dinyatakan sebagai persentase pendapatan daerah dan berlaku khusus untuk APBD tahun 2027.
Menteri Keuangan adalah pihak yang berwenang memberikan izin pelampauan batas defisit. Karena itu, setiap pelampauan batas memerlukan persetujuan menteri tersebut.
Pembatasan ini menegaskan bahwa pemda tidak bisa asal berutang untuk menutup defisit APBD. APBD merupakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sehingga pengendalian defisit menjadi bagian dari disiplin fiskal regional.
Pemerintah menetapkan batas defisit APBD 2027 maksimal 2,5% dari pendapatan daerah, dengan ketentuan yang berlaku khusus untuk APBD tahun 2027. Daerah perlu izin Menteri Keuangan untuk melampaui batas tersebut, karena menteri itu berwenang memberikan izin pelampauan dan setiap pelampauan memerlukan persetujuannya. Pembatasan ini menegaskan bahwa pemda tidak bisa asal berutang untuk menutup defisit APBD. Sebagai anggaran pendapatan dan belanja daerah, APBD menempatkan pengendalian defisit sebagai bagian dari disiplin fiskal regional.
Topik
Baca juga
#APBD 2027 · #Kementerian Keuangan
- BSU Kuartal IV 2026 Belum Cair, Masih Ditinjau Kemenkeu
- Cara Cek BSU Kemnaker November 2026, Apakah Sudah Bisa?
- Prabowo Panggil Menkeu hingga Gubernur BI Jelang Rapat KSSK
- DJP Luncurkan Kebijakan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak via Coretax
- Penyelundupan Emas 25 Kg Digagalkan di 5 Bandara, Ini Daftarnya
- Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan Emas 25,88 Kg ke Luar Negeri