Lewati ke konten
Cari
ID

Alasan Pemerintah Tunda Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut mayoritas pelaku UMKM masih kesulitan administrasi, sementara tenggat awal 18 Oktober 2026 tidak tercapai.

Alasan Pemerintah Tunda Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028
Tirto
Sumber Rujukan Resmi

Tirto

Buka Laporan Asli
2 menit bacaBaca dalam bahasa Inggris

Pemerintah menunda pemberlakuan sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan penundaan hingga 2028 untuk meringankan beban UMKM. Keputusan ini diumumkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026), dilansir dari Antara.

Latar Belakang dan Alasan Penundaan

Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bukan merupakan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melainkan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan masa akhir 18 Oktober 2026. Batas terakhir yang seharusnya berlaku adalah tanggal 18 Oktober kemarin, namun sebagian besar UMKM dinilai belum siap memenuhinya.

Sebagian besar pelaku UMKM masih kesulitan memenuhi syarat administrasi sertifikasi halal. Sebagian besar UMKM juga melihat momentumnya belum pas, karena masih dianggap cukup berat dan belum punya kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Target kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2026 sebanyak 1,35 juta untuk UMKM juga belum tercapai pada tenggat waktu tersebut.

Penundaan memperpanjang kewajiban selama dua tahun, hingga 2028. Penerapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen muslim agar terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Maman akan melihat sejauh mana efektivitas penundaan aturan ini serta menjalankan arahan presiden dengan mengkajinya serta mencari mekanisme jalan tengahnya agar mendapatkan solusi yang terbaik. Mekanisme yang diharapkan adalah yang memang bisa mempertemukan dua sisi antara aspek perintah Undang-Undang terkait kewajiban halal dengan melihat faktor kemampuan dari UMKM-nya.

Topik

Baca juga

#BPJPH · #Gibran Rakabuming Raka · #Maman Abdurahman