Alasan Pemerintah Tunda Wajib Sertifikasi Halal UMKM hingga 2028
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut mayoritas pelaku UMKM masih kesulitan administrasi, sementara tenggat awal 18 Oktober 2026 tidak tercapai.
Tirto
Pemerintah menunda pemberlakuan sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo memerintahkan penundaan hingga 2028 untuk meringankan beban UMKM. Keputusan ini diumumkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (25/10/2026), dilansir dari Antara.
Latar Belakang dan Alasan Penundaan
Kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM bukan merupakan program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, melainkan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dengan masa akhir 18 Oktober 2026. Batas terakhir yang seharusnya berlaku adalah tanggal 18 Oktober kemarin, namun sebagian besar UMKM dinilai belum siap memenuhinya.
Sebagian besar pelaku UMKM masih kesulitan memenuhi syarat administrasi sertifikasi halal. Sebagian besar UMKM juga melihat momentumnya belum pas, karena masih dianggap cukup berat dan belum punya kemampuan menyiapkan dokumen-dokumen administrasinya. Target kuota sertifikasi halal gratis (SEHATI) dari pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) tahun 2026 sebanyak 1,35 juta untuk UMKM juga belum tercapai pada tenggat waktu tersebut.
Penundaan memperpanjang kewajiban selama dua tahun, hingga 2028. Penerapan kewajiban sertifikasi halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan bagi konsumen muslim agar terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak jelas kehalalannya. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Maman akan melihat sejauh mana efektivitas penundaan aturan ini serta menjalankan arahan presiden dengan mengkajinya serta mencari mekanisme jalan tengahnya agar mendapatkan solusi yang terbaik. Mekanisme yang diharapkan adalah yang memang bisa mempertemukan dua sisi antara aspek perintah Undang-Undang terkait kewajiban halal dengan melihat faktor kemampuan dari UMKM-nya.
Topik
Baca juga
#BPJPH · #Gibran Rakabuming Raka · #Maman Abdurahman
- KIM Plus Tak Usung Kader Sendiri untuk Gantikan Gibran
- Gibran Mundur, MPR Pilih dan Lantik Wapres Baru 2 Desember 2026
- MA Batalkan Surat Penyetaraan Ijazah Gibran
- Gibran Hadiri Acara di Istana Usai Niat Mundur
- 11 Anggota Gerindra Ajukan Hak Pendapat soal Ijazah Gibran
- 120 Anggota DPR Ajukan HMP soal Ijazah Gibran
![Glass and plastic (bottles) recycling in Poland (SZKŁO means GLASS) — Foto: © 2008 by Tomasz Sienicki [user: tsca, mail: tomasz.sienicki at gmail.com] via Wikimedia Commons (CC BY 3.0)](/media/de3b8e04-5c04-4f6a-bce4-807a9d108388.jpg)
