Analisis
UU Ketenagakerjaan 2026: Fleksibilitas Tak Kurangi Tanggung Jawab
Pasal 102 UU 27 Tahun 2026 mengatur hubungan kerja fleksibel pekerja platform digital, sementara ASPIRASI menuntut standar perlindungan minimum tetap dijamin.
Nasional
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan baru saja diterbitkan dan langsung mendapat sorotan kalangan pekerja. Salah satu yang disorot adalah keberadaan Pasal 102, yang mengatur hubungan pekerjaan tertentu secara fleksibel bagi para pekerja platform digital di Indonesia. Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menyatakan pihaknya tidak menolak perkembangan pola kerja yang semakin fleksibel.
Yang jadi persoalan, menurut Mirah, adalah cara fleksibilitas itu dipakai. Ia menegaskan fleksibilitas operasional tidak boleh dijadikan alasan bagi perusahaan untuk menghindari tanggung jawab ketenagakerjaan secara formal.
"Namun, saya ingin mengingatkan bahwa fleksibilitas pekerjaan tidak boleh diartikan sebagai fleksibilitas untuk mengurangi tanggung jawab pemberi kerja atau perusahaan terhadap orang yang bekerja untuk mereka," ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (8/11/2026).
Mirah melihat masalah muncul ketika hubungan kerja dibungkus sebagai kemitraan, padahal praktiknya menunjukkan dominasi perusahaan. Ketergantungan ekonomi, pengaturan tarif sepihak, hingga pengendalian akses kerja membuat posisi tawar pekerja platform digital menjadi sangat lemah. Akibatnya, hubungan kemitraan berpotensi hanya terlihat setara di atas kertas, tetapi tidak setara dalam praktik.
Bagi pekerja, skema kemitraan itu menanggung ketidakpastian pendapatan bulanan, ancaman sanksi pemutusan akun sepihak, serta ketiadaan pesangon. Mirah menekankan perusahaan tidak boleh menikmati keuntungan dari fleksibilitas, sementara seluruh risiko bisnis justru dialihkan kepada pekerja.
"Saya ingin menekankan satu hal jangan sampai perusahaan menikmati keuntungan dari fleksibilitas, sementara seluruh risiko bisnis justru dialihkan kepada pekerja," tegasnya.
Tuntutan atas aturan pelaksana
Karena itu, Mirah menilai pemerintah wajib menetapkan standar perlindungan minimum agar kesejahteraan serta keselamatan para pekerja platform digital tetap terlindungi, dengan aturan pelaksana yang disusun secara komprehensif, bukan sekadar mengejar target administratif penerbitan. Ia menambahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 103, amanat pengaturan hubungan kerja kemitraan bahkan memerlukan instrumen hukum berupa undang-undang tersendiri. Selain itu, pelibatan serikat pekerja secara substantif dalam penyusunan aturan pelaksana juga menjadi syarat mutlak agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.
"Fleksibilitas boleh menjadi pilihan dalam dunia kerja, tetapi kepastian perlindungan dan keadilan tidak boleh menjadi pilihan. Itu adalah kewajiban negara dan tanggung jawab perusahaan," pungkasnya.
Laporan ini ditulis Arif Ferdianto dan disunting oleh Tri Sulistiowati, diterbitkan KONTAN pada Minggu, 08 November 2026 pukul 14:46 WIB.
Topik
Baca juga
#Ojol · #UU Ketenagakerjaan