Tito Dukung Program 3 Juta Rumah Lewat Kemudahan Regulasi bagi MBR
Kemendagri membebaskan biaya BPHTB sebesar 5 persen dan biaya PBG bagi MBR, serta menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah.
Cnnindonesia
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto, melalui penyederhanaan regulasi dan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pernyataan itu disampaikan Tito saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10). Menurutnya persoalan perumahan masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia, dengan sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.
Tito mengatakan pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan langkah untuk memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap persoalan tersebut. Ia juga menyatakan kesiapan untuk membantu Menteri PKP Maruarar Sirait, terutama melalui kebijakan yang menjadi kewenangan Kemendagri.
"Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Pak Presiden semua programnya pro rakyat, rakyat kecil terutama," ujar Tito.
Kemudahan Regulasi bagi MBR
Tito menjelaskan bahwa definisi MBR didasarkan pada penghasilan, bukan semata-mata persentase 40 persen masyarakat terbawah. Kemendagri memberikan fasilitasi melalui pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, yang normalnya dikenakan sebesar 5 persen dari nilai jual objek pajak. Kemudahan juga diberikan melalui pembebasan biaya penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), bagi MBR, dan Mendagri menyebut telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah terkait kebijakan tersebut.
Menurutnya, berbagai kemudahan regulasi itu diharapkan dapat membangun ekosistem pembangunan perumahan yang mendukung keterlibatan sektor swasta, sehingga pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga didukung oleh peran pengembang dan pihak lainnya. Tito juga menyoroti pentingnya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk membantu masyarakat memperbaiki hunian yang tidak layak. Ia menjelaskan, pemerintah memberikan kemudahan bagi warga yang belum memiliki sertifikat tanah, khususnya yang tinggal di kawasan permukiman kumuh di Jakarta, dan untuk mengajukan bantuan bedah rumah, warga dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu dari kepala kampung atau kelurahan. Tito menyebut program bedah rumah terus dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, dan menekankan pentingnya pelaksanaan program secara langsung di lapangan agar pemerintah dapat melihat kondisi hunian sekaligus memahami kebutuhan warga.
Topik
Baca juga
#Maruarar Sirait · #Muhammad Tito Karnavian · #Prabowo Subianto
- Pemerintah Siap Bangun 2.200 Rumah di Papua Pegunungan
- Maruarar Sirait: 2,4 Juta Genteng Majalengka untuk Perumahan
- Menteri PKP, Mendagri, Kapolda Metro Bedah Rumah Warga Kampung Narkoba
- BPS: Lebih dari Separuh Rumah Jakarta Beratap Asbes
- Maruarar Sirait Renovasi Rumah Warga di Cengkareng
- Mendagri: Bantuan Karhutla Rp1,24 Triliun Harus Dioptimalkan