Lewati ke konten
Cari
ID

Penjelas

Jangan Tertukar, Ini Perbedaan BPHTB dan PBB-P2 di Jakarta

BPHTB dikenakan saat perolehan hak atas tanah atau bangunan, sedangkan PBB-P2 berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan objek; tarif dan dasar penghitungannya berbeda.

Jangan Tertukar, Ini Perbedaan BPHTB dan PBB-P2 di Jakarta
Liputan6
Sumber Rujukan Resmi

Liputan6

Buka Laporan Asli
2 menit bacaBaca dalam bahasa Inggris

BPHTB timbul ketika seseorang atau badan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan PBB-P2 berkaitan dengan bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan. Keduanya merupakan pajak daerah yang berkaitan erat dengan tanah dan bangunan di Jakarta, tetapi merupakan dua jenis pajak yang berbeda dan tidak saling menggantikan.

BPHTB: Pajak Saat Perolehan Hak

Perolehan yang dikenai BPHTB tidak hanya berasal dari transaksi jual beli, tetapi juga dapat terjadi melalui tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan, dan lainnya. Tarif BPHTB di DKI Jakarta ditetapkan sebesar 5 persen untuk perolehan yang dikenai pajak tanpa pembebasan, dengan penghitungan menggunakan Nilai Perolehan Objek Pajak setelah memperhitungkan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sesuai ketentuan. Ketentuan mengenai keduanya antara lain diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang juga memberikan pembebasan untuk objek tertentu, termasuk perolehan hak oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria.

Tarif umum PBB-P2 di Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 persen, sedangkan untuk lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25 persen. Tidak semua tanah dan bangunan otomatis menjadi objek PBB-P2; di antaranya terdapat pembebasan terhadap objek yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda juga menetapkan NJOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp60 juta untuk satu objek pajak per Wajib Pajak. Persentase NJOP yang digunakan dalam penghitungan PBB-P2 diatur lebih lanjut melalui ketentuan Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain bentuk pemanfaatan objek pajak; untuk objek hunian, ketentuan tersebut telah diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024. Jumlah PBB-P2 juga dapat berubah dari tahun ke tahun meskipun tidak terdapat renovasi atau perubahan luas properti.

Topik

Baca juga

#Jakarta