Pemerintah Cabut Izin Tambang Emas PT Kristalin Ekalestari di Papua
Keputusan Nomor 20261012-01-0001 menetapkan seluruh 3.500 hektare WIUP kembali ke pemerintah dan membatalkan izin tambang emas di Nabire.
Cnbcindonesia
Menurut CNBC Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, resmi menerbitkan keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi milik PT Kristalin Ekalestari di Nabire, Papua Tengah. Keputusan pencabutan tersebut menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta permohonan dari Kementerian ESDM. Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor: 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026.
Dasar pencabutan dan konsekuensi
Verifikasi lapangan Satgas PKH menemukan PT Kristalin Ekalestari terbukti melakukan kegiatan bukan tambang di dalam kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), baik di dalam maupun di luar wilayah izin usahanya. Keputusan tersebut juga membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 112/IUP-OPEMAS/DPMPTSP/2020 tentang IUP Operasi Produksi Mineral Logam Emas DMP.
Akibatnya, seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Kristalin Ekalestari seluas 3.500 hektare resmi dikembalikan kepada penguasaan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, PT Kristalin Ekalestari tetap diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban tertunggak, menyelesaikan tanggungan fasilitas kepabeanan atau impor peralatan/mesin apabila ada, serta merampungkan penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rosan menyatakan, langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan terhadap tata kelola sumber daya alam nasional. Pemerintah terus membuka pintu seluas-luasnya bagi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, namun kepatuhan terhadap hukum adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar. Pemerintah menyambut baik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi setiap pelaku usaha wajib tunduk pada regulasi perizinan dan kelestarian lingkungan hidup.