Menkum Blokir 700 Ribu Badan Usaha Tak Lapor Data Pemilik Manfaat
Jumlah badan usaha yang belum melaporkan data pemilik manfaat turun signifikan dari 2 juta tahun lalu dan dinilai penting untuk transparansi.
Cnnindonesia
Kemenkum blokir 700 ribu badan usaha yang belum laporkan data pemilik manfaat, menurut laporan CNN Indonesia. Data pemilik manfaat membantu mengidentifikasi pihak yang menguasai atau mendapat manfaat dari suatu badan usaha.
Jumlah badan usaha yang belum melaporkan data pemilik manfaat turun signifikan dari 2 juta tahun lalu. Transparansi dinilai penting, dan penurunan ini penting untuk transparansi. Pelaporan data pemilik manfaat merupakan bagian dari tata kelola badan usaha yang lebih terbuka.
Pemblokiran dapat mendorong badan usaha untuk segera melengkapi data pemilik manfaat. Kepatuhan terhadap pelaporan data pemilik manfaat menjadi bagian dari tata kelola perusahaan.
Kementerian Hukum memblokir 700 ribu badan usaha yang belum melaporkan data pemilik manfaat, menurut laporan CNN Indonesia. Data tersebut membantu mengidentifikasi pihak yang menguasai atau memperoleh manfaat dari suatu usaha. Jumlah yang belum melapor turun signifikan dari 2 juta tahun lalu, perubahan yang dinilai penting bagi transparansi. Pelaporan data pemilik manfaat merupakan bagian tata kelola badan usaha yang lebih terbuka, sementara pemblokiran dapat mendorong segera melengkapi data dan kepatuhan perusahaan.
Topik
Baca juga
#Kemenkum