Lewati ke konten
Cari
ID

Izin Tambang Emas PT Kristalin Ekalestari di Papua Dicabut

Keputusan pencabutan mencakup 3.500 hektare wilayah izin usaha pertambangan yang resmi dikembalikan ke penguasaan negara.

Izin Tambang Emas PT Kristalin Ekalestari di Papua Dicabut
Finance
Sumber Rujukan Resmi

Finance

Buka Laporan Asli
2 menit bacaVersi bahasa Inggris sedang disiapkan

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roeslani atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menerbitkan keputusan pencabutan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik PT Kristalin Ekalestari, sebagaimana dilaporkan detikFinance. Pencabutan ini menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan serta permohonan dari Kementerian ESDM.

Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 20261012-01-0001 tertanggal 12 Oktober 2026, yang membatalkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Nomor 112/IUP-OPEMAS/DPMPTSP/2020 tentang IUP Operasi Produksi Mineral Logam Emas. Keputusan ini didasarkan pada permohonan Menteri ESDM Nomor T-356/MB.04/MEM.B/2026 tanggal 9 Oktober 2026, yang merujuk pada Surat Rekomendasi Menteri Pertahanan selaku Ketua Pengarah Satgas PKH Nomor R-2070/PKH-RAH/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan Satgas PKH di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, PT Kristalin Ekalestari terbukti melakukan kegiatan bukaan tambang di dalam kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, baik di dalam maupun di luar wilayah izin usahanya. Seluruh Wilayah Izin Usaha Pertambangan perusahaan seluas 3.500 hektare resmi dikembalikan kepada penguasaan Pemerintah Republik Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah terus membuka pintu seluas-luasnya bagi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan. Namun, kepatuhan terhadap hukum adalah hal mutlak yang tidak bisa ditawar.

Menurut Rosan, aktivitas pertambangan harus beroperasi dalam koridor hukum dengan persetujuan lingkungan dan kehutanan yang sah serta menghormati batas konsesi. PT Kristalin Ekalestari tetap diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban tertunggak, menyelesaikan tanggungan fasilitas kepabeanan atau impor peralatan dan mesin (apabila ada), serta merampungkan penyelesaian hak-hak ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus bersinergi bersama kementerian teknis terkait, Satgas PKH, dan aparat penegak hukum guna memastikan pengawasan izin berusaha berbasis risiko berjalan optimal demi tercapainya tata kelola investasi yang adil, transparan, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini dimuat di detikFinance pada Jumat, 23 Oktober 2026 pukul 21.05 WIB oleh Ilyas Fadilah. Sumber: https://finance.detik.com/energi/d-8721442/izin-tambang-emas-pt-kristalin-ekalestari-di-papua-dicabut

Topik

ESDMEmasPT Kristalin EkalestariPapua

Baca juga

#ESDM · #Emas · #PT Kristalin Ekalestari