Guru Besar FH Unhas Usul Illicit Enrichment Tak Diatur
Saran itu menyebut ketentuan mengenai illicit enrichment dalam Undang-Undang Perampasan Aset.
Kumparan
Menurut laporan Kumparan, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyatakan, "Saya menyarankan dan mengusulkan agar ketentuan mengenai illicit enrichment tidak diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset." Pernyataan itu memuat saran sekaligus usulan agar ketentuan tersebut tidak masuk dalam pengaturan perampasan aset.
Dalam konteks hukum perampasan aset, ketentuan tentang pengayaan tidak sah umumnya berkaitan dengan aset yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Posting berita tersebut menyertakan tagar #newsupdate, #update, #news, dan #text.
Jika usulan itu diterima, kerangka perampasan aset tidak akan mencakup ketentuan mengenai illicit enrichment. Pernyataan tersebut merupakan masukan akademik, bukan keputusan legislasi.
Menurut laporan Kumparan, seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyarankan dan mengusulkan agar ketentuan mengenai illicit enrichment tidak diatur dalam Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam konteks hukum perampasan aset, ketentuan tentang pengayaan tidak sah umumnya berkaitan dengan aset yang tidak dapat dijelaskan sumbernya. Jika usulan itu diterima, kerangka perampasan aset tidak akan mencakup ketentuan tersebut. Pernyataan itu merupakan masukan akademik, bukan keputusan legislasi. Posting berita menyertakan tagar #newsupdate, #update, #news, dan #text.
Topik
Baca juga
#Illicit Enrichment · #Kumparan · #Undang-Undang Perampasan Aset
- Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Perusahaan di Era Digital
- Asuransi Ketenagakerjaan Jabar untuk 5,4 Juta Warga pada 2027
- Kotak Infak Masjid Agung Medan Dibawa ke Ruangan, CCTV Ditutup
- Wabup Bantul Kunjungi Nenek Rawat Cucu Lumpuh 13 Tahun
- Operasi Patuh Progo di DIY, Polisi Sasar 12 Pelanggaran Prioritas
- Penumpang KRL Cekcok di Gerbong Wanita, Diturunkan di Stasiun Tebet