Empat Tahun UU TPKS: Komnas Perempuan Soroti Perlindungan Korban
Menurut laporan Tirto, Komnas Perempuan menyoroti hambatan perlindungan korban setelah empat tahun UU TPKS diundangkan.
Tirto
Setelah empat tahun UU TPKS diundangkan, Komnas Perempuan menyoroti lemahnya koordinasi KemenPPPA dan carut-marutnya birokrasi daerah dalam melindungi korban.
UU TPKS adalah undang-undang Indonesia tentang tindak pidana kekerasan seksual, sementara Komnas Perempuan adalah komisi nasional yang memperhatikan hak perempuan dan KemenPPPA adalah kementerian yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sorotan terhadap koordinasi dan birokrasi daerah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih bergantung pada keselarasan antarinstansi. Dalam konteks ini, kelemahan koordinasi dapat memperlambat respons terhadap kebutuhan korban.
Keprihatinan tersebut menandakan perlunya penguatan mekanisme koordinasi dan penyederhanaan birokrasi agar perlindungan korban lebih efektif. Tanpa perbaikan tersebut, korban berpotensi terus menghadapi hambatan dalam mengakses layanan dan keadilan. Langkah lanjutan yang relevan adalah memastikan implementasi UU TPKS lebih konsisten di tingkat pusat dan daerah.