DEN Undang Yusril Bahas Usul Definisi Korupsi Pekan Depan
Yusril siap menjelaskan undang-undang dan konvensi PBB terkait antikorupsi, sementara usul Luhut disebut masih berupa garis besar dan perlu kajian serius.
Cnnindonesia
Laporan CNN Indonesia pada Sabtu (24/10/2026) pukul 21.05 WIB menyebut Menteri Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra dijadwalkan menghadiri rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan pada Senin (26/10) untuk membahas wacana perubahan definisi korupsi. Menurut Yusril, usul yang disampaikan Luhut beberapa waktu lalu perlu dikaji serius karena pandangannya masih wacana dan penjelasannya belum rinci, termasuk kaitannya dengan konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi.
Yusril mengaku bersedia memberikan penjelasan soal sejumlah undang-undang dan konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi. Ia menyatakan, “Saya bersedia menjelaskan apabila diminta, agar kita secara jernih dapat memahami latar belakang dan sejarah penyusunan berbagai undang-undang dan konvensi PBB terkait pemberantasan korupsi.”
Menurut Yusril, apa yang dikemukakan Luhut baru garis besar dan belum masuk ke detail persoalan tentang definisi korupsi yang ingin disesuaikan dengan UNCAC. Ia juga mengaku menjabat sebagai Menteri Kehakiman ketika perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta pernah menandatangani UNCAC di Markas Besar PBB di New York pada 2003 dan mengajukan rancangan undang-undang mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun yang sama.
Prinsip Kajian Regulasi
Menurut Yusril, setiap wacana perubahan regulasi harus didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap latar belakang pembentukan aturan. Evaluasi terhadap peraturan yang berlaku juga perlu dilakukan secara kritis untuk mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahannya, dan semua harus ditelaah serta dipikirkan dengan jernih; baik yang ingin merevisi maupun yang mau mempertahankan harus berpikir bijak dan hati-hati.