Lewati ke konten
Cari
ID

Bima Arya: Penguatan Kepemimpinan Kunci Otonomi Daerah

Wamendagri itu menilai desentralisasi perlu diiringi pembinaan kepala daerah dan birokrasi, bukan sekadar pembagian kewenangan.

Bima Arya: Penguatan Kepemimpinan Kunci Otonomi Daerah
News
Sumber Rujukan Resmi

News

Buka Laporan Asli
2 menit bacaBaca dalam bahasa Inggris

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya penguatan kapasitas kepemimpinan di tingkat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal itu disampaikan Bima pada acara Peluncuran dan Diskusi Buku Keruntuhan Demokrasi Konstitusional di Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (24/10).

Menurutnya, desentralisasi tidak cukup dimaknai sebagai pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, tetapi juga perlu diiringi upaya sistematis untuk melahirkan pemimpin yang mampu menjalankan kewenangan tersebut secara efektif. Lebih lanjut, Bima menilai pembahasan mengenai dinamika politik dan kepemimpinan tidak dapat berhenti pada tingkat nasional, dan dalam konteks otonomi daerah serta desentralisasi kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah perlu disertai pembinaan yang mampu memperkuat kapasitas kepala daerah dan jajaran birokrasi. Tanpa upaya tersebut, besarnya kewenangan yang dimiliki daerah tidak serta-merta menjamin tercapainya pemerintahan yang efektif, dan penguatan kapasitas kepemimpinan daerah perlu dibangun secara menyeluruh mulai dari proses pembentukan dan kaderisasi pemimpin politik hingga pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan, tidak cukup melalui bimbingan teknis, pelatihan, atau pendampingan saja.

Pengaruh Pemikiran Herb Feith

Dalam kesempatan tersebut, Bima turut mengulas pemikirannya mengenai dinamika kepemimpinan politik di Indonesia, yang antara lain dipengaruhi oleh pengalaman akademiknya saat menempuh studi di Monash University, Australia. Di sana, ia berinteraksi dengan Herb Feith, akademisi yang pemikirannya menjadi salah satu rujukan dalam kajian politik Indonesia.

Pemikiran Feith kemudian turut memengaruhi penelitian Bima saat menempuh pendidikan doktoral, dan kerangka analisis Feith membantunya memahami dinamika kepemimpinan serta perubahan karakter elite di dalam partai politik. Dari penelitian tersebut, Bima melihat perubahan karakter kepemimpinan partai dari dominasi tokoh yang mengandalkan mobilisasi massa menuju figur dengan kemampuan administratif dan manajerial.

Menurutnya, partai politik membutuhkan kemampuan memobilisasi dukungan untuk membangun konsolidasi, tetapi juga memerlukan kapasitas tata kelola agar mampu beradaptasi dengan sistem pemerintahan. Perubahan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik dituntut untuk mampu menjawab kebutuhan organisasi sekaligus tantangan tata kelola pemerintahan.

Sebetulnya dulu Herb juga tidak terlalu membuat demarkasi tegas bahwa yang namanya solidarity maker itu tetap begitu, yang namanya administrator tetap begitu. Mereka kadang-kadang bisa ada irisannya.

Ia menjelaskan kedua karakter tersebut dapat berkembang dalam diri seorang pemimpin, sehingga seorang tokoh yang awalnya mengandalkan kemampuan mobilisasi massa dapat mengembangkan kapasitas administratif, begitu pula sebaliknya. Bima menambahkan bahwa hampir semua pemimpin partai memiliki kemampuan administratif dan manajerial yang andal serta beradaptasi dengan berbagai macam tuntutan.

Topik

Bima Arya SugiartoJakartaKeruntuhan Demokrasi Konstitusional di IndonesiaTaman Ismail Marzuki

Baca juga

#Bima Arya Sugiarto · #Jakarta · #Keruntuhan Demokrasi Konstitusional di Indonesia